Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT)

DESKRIPSI  Perseroan Terbatas (PT) merupakan perusahaan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya). Seiring dengan pemberlakuan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhitung tanggal 16 Agustus 2007, maka kebutuhan perusahaan untuk mendalami secara lebih intens seputar UU tersebut menjadi sangat beralasan. Oleh karenanya, diperlukan kegiatan-kegiatan workshop yang tentunya membahas berbagai aspek penting yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Perseroan Terbatas. Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan memahami penjabaran pasal-pasal yang terdapat di dalamnya disertai kasus-kasus dalam praktek perusahaan sehari-hari. MATERI

1. UU No.1 Tahun 1995 dan UU No.40 Tahun 2007 (suatu perbandingan) serta Pointers Pasal-pasal Penting dalam UU No.1 Tahun 2007
2. Tugas dan Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI Sesuai UU No.40 Tahun 2007
3. Perbedaan UU PT lama (UU PT No.1 Tahun 1995) dan UU PT Baru (UU PT No.40 Tahun 2007)
4. Prosedur Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
5. Pembahasan Pasal-pasal dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas
6. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas dan Konsekuensi Perbuatan Hukum Sebelum Perseroan Berbadan Hukum
7. Batasan Tugas, Kewajiban, Hak dan Kewenangan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris
8. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Komisaris
9. Struktur Permodalan, Saham, Buku Daftar Pemegang Saham dan Buku Khusus
10. Jual Beli Saham, Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan serta Buy Back Shares
11. Prosedur, Korum dan Materi RUPS dan RUPSLB dan Pengambilan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler
12. Keabsahan RUPS dan RUPLB Menggunakan Media Telekonferensi dan Video Konferensi
13. Beberapa Solusi Deadlock dalam Pengambilan Keputusan dalam RUPS dan RUPSLB
14. Rencana Kerja, Laporan Keuangan Internal dan kriteria Laporan Keuangan yang Perlu Diaudit
15. Corporate Social Responsibility (CSR): Pemahaman, Pengertian, Kriteria Perusahaan yang Terkena Ketentuan CSR dan Alternatif Kegiatan CSR Perusahaan yang Dapat Dilakukan
16. Pemeriksaan terhadap Perseroan
17. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan
18. Kepailitan dan Likuidasi
19. Ikhtisar Hukum tentang PT di Indonesia Sesuai dengan UU PT No.1 Tahun 1995
20. Pokok-pokok tentang PT dan Kaitannya dengan PT (Persero)
21. Konsep Akta Pendirian PT
22. Aspek Hukum Holding Company
23. Tanggung Jawab Direksi/Komisaris
24. Cara Membuat/Mengubah AD PT
25. Cara Membuat Berita Acara Rapat Pemegang Saham/Direksi/Komisaris
26. Cara Membuat Surat Kuasa Direksi
27. Cara Membuat Persetujuan Komisaris
28. Cara Mengubah Susunan Direksi, Komisaris, Modal, Tujuan, dan lain-lain
29. Cara Mengurus Pengesahan Akta-akta PT ke Menteri Kehakiman, Pendaftaran di Pengadilan Negeri, dan Pengumuman di Berita Negara
30. Cara Membuat Surat Saham
31. Cara Jual Beli Menjaminkan Saham

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participants (Jogja only)