Dilihat 539
PENDAHULUAN
Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa selama ini identik dengan pemerintahan (sederhana) yang dipenuhi nuansa tradisionalitas, dengan lingkungan yang masih alami dan budaya lokal yang bersifat khas kedaerahan. Pasca munculnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, seluruh sistem pemerintahan desa berubah secara dramatis. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan secara mandiri. Jika kemampuan aparatur desa tidak ditingkatkan, maka taruhannya akan banyak praktik korupsi yang melibatkan aparatur desa.
Diperlukan pendekatan yang dapat menjangkau keseluruhan peran serta dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas desa. Strategi pencapaian desa mandiri, partisipatif dan berdaya sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat dilakukan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam koridor
good village governance (kepemerintahan desa yang baik). Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama, serta penguatan kelembagaan dan pemerintahan desa dalam paradigma “Desa Membangun”.
Pelatihan ini akan membahas bagaimana strategi-strategi yang dapat diterapkan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan pemerintahan desa, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif.
MATERI
1. Pendahuluan: Good Village Governance
2. Konsep dan Implementasi UU Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014)
3. Strategi Perencanaan Pembangunan Desa
- Inventarisasi Potensi dan Sumber Daya Desa
- Pembuatan Peta Desa yang Memuat Data dan Informasi Geospasial
- Pengarsipan Dokumen-dokumen terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Baik
- Transparansi Program Desa
- Penguatan Berbasis Struktural: Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Aparatur Pemerintahan Desa di bidang Administrasi dan Penganggaran
- Penguatan Berbasis Budaya: Pemeliharaan Modal Sosial dan Modal Kultural Desa
- Pemeliharaan Emosi Kebersamaan (Togetherness) antara Pemerintah dan Stakeholders Desa
- Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Rekayasa Sosial: Pemeliharaan Integritas dalam Pelayanan Publik pada Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi
4. Studi Kasus dan Diskusi
