Aspek Hukum Pertanahan Di Indonesia

PENDAHULUAN Dalam proses pembebasan dan pencabutan hak atas tanah, para pihak memang berusaha mencari jalan tengah. Sikap serupa juga akan ditunjukkan pemerintah dalam kasus pembebasan lahan oleh swasta. Tetapi kalau jalan tengah tak tercapai, sengketa warga dengan pengembang terus berlanjut, pemerintah cenderung selalu memihak swasta dibanding kepentingan masyarakat. Tidak jarang dilakukan dengan unsur-unsur paksaan agar warga masyarakat terpaksa meninggalkan tanahnya dengan ganti rugi yang tidak layak. Kalaupun perkara pertanahan berujung ke pengadilan, nasib rakyat tidak berarti lebih mujur. Dalam mengadili sengketa pertanahan, hakim lebih mementingkan ‘fakta atau peristiwa’ ketimbang ‘hukumnya’. Dalam workshop aspek hukum pertanahan ini akan dibahas aspek-aspek hukum menyangkut aturan-aturan pembebasan tanah serta bagaimana praktek pembebasan lahan yang perlu diperhatikan dalam konteks reformasi hukum pertanahan, ganti rugi pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa akibat dari pembebasan lahan OUTLINE

1. Pengaturan hukum tanah di indonesia
2. Konversi tanah barat ke hak atas tanah nasional
3. Tanah hak ulayat
4. Hak publik dan hak privat atas tanah
5. Jenis-jenis hak atas tanah
6. Hak milik
7. Hak guna usaha
8. Hak guna bangunan
9. Hak pakai
10. Hak tanggungan
11. Pengadaan tanah
12. Pembebesan tanah
13. Pencabutan hak atas tanah
14. Larangan kepemilikan tanah absentee

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation FACILITY Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick Up Participant PELATIHAN LAINNYA